Sabtu, 21 November 2009

SELAYANG PANDANG MYANMAR

Nama lain dari Myanmar adalah Burma. Negara ini merupakan wajah baru dalam ASEAN. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1948. Myanmar merupakan suatu negara yang berbentuk Republik dengan ibu kotanya Rangoon, yang merupakan kota besar yang terletak ujung selatan negara ini. Sejarah modern Burma bermula pada 1948 ketika negeri itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris sesudah lebih dari seabad dibawah pemerintah kolonial. Karena sebagian besar pemimpin gerakan kemerdekaan adalah para nasionalis dan sosialis yang teguh, maka sudah dapat diduga bahwa pemerintahan akan bermodel negara kesejahteraan yang demokratis dan berorientasi sosialis. Banyak ekonom pembangunan, para perencana PBB maupun dari kalangan akademis begitu juga para pengamat Burma berpandangan optimis akan potensi bagi kemajuan ekonomi di Burma mengingat berlimpahnya sumberdaya alamnya, presentasi masyarakat yang mampu baca tulis relative tinggi, tidak adnya tekanan jumlah penduduk, dan system kekastaan yang kaku, rasio lahan orang-orang yang menguntungkan dan relative tingginya status wanita dalam masyarakat.
Di kawasan dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Pada masa lalu, Myanmar merupakan negara penghasil beras utama di wilayah Asia Tenggara, namun saat ini seiring dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar menempati urutan keenam sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara. Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Hampir 75% dari mereka bekerja di sektor pertanian dan banyak yang tinggal di desa. Penduduk Myanmar yang tinggal di kota pada umumnya mendiami tiga kota utama, yaitu Yangoon, Pagan, dan Mandalay. Kota-kota tersebut merupakan kota lama atau merupakan bekas kerajaan yang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah. Dalam sejarahnya, pemerintahan Myanmar sering mengalami kudeta. Saat ini pemerintahan Myanmar dijalankan oleh pihak militer. Meski begitu, negara ini masih sering diterpa gelombang protes dari para aktivisnya.
Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perdagangan di daerah ini dilaksanakan dengan baik terhadap dunia luar, termasuk Indonesia dimana barang-barang yang diimpor oleh Myanmar adalah kayu, sedangkan yang diekspor ke Indonesia ialah Beras. Impor barang-barang yang lain seperti mesin-mesin dan alat angkutan, barang logam, kertas, pupuk dan obat-obatan.

Kesatuan Myanmar
Myanmar merupakan Negara Kesatuan dengan nama resmi Union of Myanmar, yang terdiri dari 7 State (berdasarkan kelompok etnik minoritas) dan 7 Division (berdasarkan heterogenitas kelompok etnik yang hidup di daerah tersebut), dengan jumlah penduduk sekitar 54 juta. Pemerintahan Myanmar dikendalikan oleh junta militer dimana Dewan bentukan militer yaitu State Peace and Development Council (SPDC) terlihat dominan dalam upayanya menciptakan stabilitas politik dan keamanan, walaupun masih terdapat beberapa titik rawan yang apabila tidak ditangani dengan bijak akan berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan dan memicu timbulnya disintegrasi bangsa, antara lain; masalah Konstitusi, Aung San Suu Kyi dengan NLD-nya, masalah etnik minoritas dan insurjen bersenjata, serta adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan antara kelompok garis keras dan kelompok moderat di tubuh Militer dan SPDC sendiri.
Sebagai negara yang dikendalikan oleh militer, Myanmar senantiasa menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat internasional dengan berbagai isu global, serta berbagai pelanggaran yang dituduhkan, antara lain; Hak Asasi Manusia (HAM), kerja paksa, demokrasi, dan perdagangan narkotika. Dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah berusaha melakukan kerjasama yang baik dengan lLO, Utusan Khusus PBB, Special Rapporteur PBB untuk Masalah HAM, dan ICRC.
Dalam rangka mencari penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan, SPDC pada tanggal 25 Agustus 2003 melakukan suatu terobosan yang signifikan dengan mengangkat Jendral Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri dan Kepala Pemerintahan. Pengangkatan Jenderal Khin Nyunt yang dikenal sebagai konseptor "Road Map" dengan tujuh tahapan pembangunan politiknya, juga dimaksudkan untuk meredam tekanan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan sanksi ekonominya.
“Road Map” yang diperkenalkan oleh Jenderal Khin Nyunt tetap menolak hasil Pemilihan Umum tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD secara mutlak. Sebaliknya NLD masih tetap berpegang teguh pada hasil Pemilu 1990, dan pada tahun 1998 telah membentuk Committee Representative People's Parliament (CRPP/Komite Perwakilan Rakyat di Parlemen). Dalam sistem tata negara dengan dua kutub kekuatan dalam pemerintahan, yaitu: di satu pihak Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Jenderal Thein Sein, sementara di pihak lain Kepala Negara/Ketua SPDC dipegang oleh Senior Jenderal Than Shwe yang secara portofolio masih tetap memegang jabatan Menteri Pertahanan, mengindikasikan bahwa Senior Jenderal Than Shwe masih tetap memegang kendali kekuasaan di negeri ini.

EKONOMI BURMA (MYANMAR)
Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap kontrol harga resmi.
Sejak tahun 1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor.
Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah "Burmese Way to Socialism," tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberiakn pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan, dan kayu mentah.
Area lain, seperti pabrik dan servis, sedang berjuang dengan infrastruktur yang tidak layak, kebijakan impor/ekspor yang berubah-ubah, penurunan kesehatan, sistem pendidikan, dan korupsi. Krisi perbankan besar di 2003 mempengaruhi 20 bank swasta di Myanmar dan memperburuk perekonomian. Dejak Desember 2005, bank swasta terbesar beroperasi di bawah persyaratan ketat yang membatasi akses sector swasta ke kredit formal. Statistik resmi tidaklah akurat. Statistik yang diterbitkan mengenai perdagangan asing tidak terlalu diperhitungkan karena besarnya pasar gelap dan perdaganagn perbatasan yang tidak resmi – sering diperkirakan sebesar perekonomian resmi.
Perdagangan Myanmar dengan Thailand, Cina dan India terus meningkat. Walau pemerintah Myanmar hubungan ekonomi yang baik dengan negara tetangga, investasi lebih baik dan iklim bisnis dan siruasi politik yang lebih baik dibutuhkan untuk mempromosikan investasi asing, ekspor dan pariwisata.

KEBIJAKAN EKONOMI MYANMAR
Kebijakan Penanaman Modal Asing
Komisi penanaman modal asing diberi kekuasaan untuk member insentif investasi yang beragam macamnya, khususnya termasuk:
a.Pembebasan pajak untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dimulainya operasi plus kemungkinan perpanjangannya.
b.Pembebasan pajak atas laba untuk dana yang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu satu tahun.
c.Kelonggaran depresiasi yang dipercepat untuk alat dan gedung-gedung
d.Keistimewaan pajak atau pendapatan ekspor
e.Pemberian izin bagi para majikan untuk membayar pajak penghasilan pribadi expatriate dan memasukkannya sebagai biaya operasi
f.Tarif pajak penghasilan pribadi yang sama untuk orang-orang yang bukan penduduk local dan penduduk local
g.Pemotongan untuk keperluan penelitian dan pengembangan
h.Kemampuan memindahkan kerugian untuk tiga tahun apabila kerugian masih terus diderita selama dua tahun pertama sesudah pembebasan pajak
i.Pembebasan bea masuk untuk mesin dan bahan yang diimpor selama periode konstruksi
Lebih jauh lagi, terdapat jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi dan memperbolehkan repatriasi laba. Undang-undang itu memberi prioritas pada proyek-proyek investasi yang memajukan ekspor, memanfaatkan sumber daya alam domestic, mentransfer teknologi tinggi, memperbesar kesempatan kerja, menghemat energy, atau membantu pembangunan ekonomi di propinsi-propinsi.
Kebijakan Perdagangan
Kegiatan perdagangan sudah sangat diliberalisasikan dengan maksud membuka perekonomian negeri terhadap pasar dunia. Baik koperasi maupun perusahaan swasta kini dizinkan bergerak dalam kegiatan perdagangan domestic maupun luar negeri, kecuali untuk perdagangan yang berhubungan dengan kayu jati, minyak bumi, gas alam dan batu bara.
Suatu langkah penting dalam rangka pembaruan kebijakan yang semula diterapkan adalah dalam kegiatan yang disebut “perdagangan tapal batas”. Selanjutnya dilakukan negosiasi dan beberapa rencana yang disiapkan pada November 1988 untuk membuka secara resmi perdagangan tapal batas dengan Cina pada tiga pintu perdagangan di Manhkam, Muse dan Kyohkok. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyelundupan di perbatasan yang di masa silam merangsang tumbuhnya pasar gelap.
Pembangunan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah militer saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala bidang. Selama ini telah banyak dibangun infrastruktur ekonomi, seperti jembatan dan irigasi, rel kereta api, terminal kapal laut, pembangunan dan renovasi bandara serta jalan raya. Kualitas pertanian juga terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi pertanian agar dapat bersaing dengan hasil/produksi negara lain. Di samping meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi dimaksudkan juga untuk memperoleh legimitasi yang kuat dari rakyat Myanmar dan membentuk opini positif dari masyarakat internasional terhadap pemerintahan militer saat ini, bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi.
Perdagangan dengan luar negeri dilakukan dengan berbagai cara, namun pemerintah lebih suka melakukan perdagangan dengan cara barter dengan hasil pertanian karena terbatasnya "hard currency"  sebagai akibat sanksi ekonomi negara-negara barat dan badan-badan keuangan internasional. Dalam upaya memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri akibat sanksi tersebut, Myanmar berupaya memperkuat kerja sama ekonominya dengan negara-negara ASEAN, China, India, Bangladesh, Jepang dan Korea Selatan. Hampir 50% perdagangan Myanmar dilakukan dengan negara anggota ASEAN, seperti; Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Meskipun negara-negara ASEAN merasa frustasi terhadap situasi politik dan masalah HAM di Myanmar, beberapa negara tetangga telah memperlihatkan minatnya untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber energi yang dimiliki Myanmar dengan menanamkan modal yang sangat besar. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, China, India, Korea Selatan dan Thailand. Petronas Malaysia telah melakukan eksplorasi minyak dan gas di laut lepas selatan Myanmar. Perusahaan minyak China dan Myanmar "China National Offshore Oil Corp (CNOOC) Myanmar Ltd.” telah menandatangani kontrak pengeboran minyak di sumur daratan Myanmar. Daewoo International telah menemukan cadangan gas alam 6.780 km2 di daratan Myanmar dimana perusahaan itu memiliki saham 60% dan Indian Oil & Natural Gas memiliki saham 20%. CNOOC Myanmar Ltd bersama dengan Singapore Golden Aaron Pte. dan China Huanqiu Contracting & Engineering Corp. telah mendapatkan kontrak eksplorasi minyak dan gas di tiga blok di laut Andaman, Myanmar. Sementara perusahaan Thailand PTT Exploration & Production telah mendapatkan contract sharing dengan Pemerintah Myanmar sejak tahun 2003.
Nilai ekspor Myanmar ke negara-negara lain selama periode 2005-2006 mencapai US$ 3.171,8 juta sedangkan impor mencapai US$ 1.857,4 juta. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu permata dan gas. Sedangkan produk-produk impor antara lain produk baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia dan pupuk. Dari total perdagangan tersebut, nilai ekspor Myanmar ke Indonesia selama periode 2006-2007 mencapai US$ 104,50 juta, sedangkan nilai impor mencapai US$ 121,12 juta. Dengan demikian terjadi surplus perdagangan bagi Indonesia. 
Indonesia dapat berbagi pengalaman kepada Myanmar dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian dalam negerinya melalui reformasi ekonomi dan pelaksanaan paket-paket kebijakan fiskal dan moneter, terutama di bidang ekspor-impor dan praktek-praktek perdagangan. Meskipun keadaan ekonomi Myanmar dewasa ini masih penuh keterbatasan, namun hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara di masa mendatang mempunyai prospek yang menggembirakan. Hal ini mengingat bahwa Myanmar memiliki sumber alam yang melimpah dimana Indonesia dapat mengambil peranan dalam penanaman modal di berbagai sektor dan kerjasama perdagangan.
Perkembangan dalam sektor perdagangan makin membuka peluang bagi kemajuan bidang lain mengingat sektor seperti pertambangan, perbankan, telekomunikasi, energi, manufaktur, pertanian, perdagangan dan pariwisata, memang masih terbuka untuk penanaman modal. Indonesia dapat memanfaatkan dan meningkatkan volume perdagangan dengan Myanmar melalui cara barter karena hasil pertanian kedua negara pada umumnya homogen, sekaligus menghindarkan terjadinya persaingan terhadap hasil-hasil dan produk pertanian. Banyak perdagangan produk-produk makanan dan manufaktur selama ini diekspor ke Myanmar melalui negara ketiga, seperti Singapura dan Malaysia. Melalui kerjasama perdagangan dan pengaturan ekspor-impor kedua negara, diharapkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung dan volume perdagangan dapat ditingkatkan secara signifikan. 
Kebijakan Industri
Kebijakan pemerintah Myanmar saat ini adalah mempromosikan pengembangan industri agrobisnis melalui peningkatan produksi komoditi pertanian. Kementerian Pertanian Myanmar tengah menggalakkan berbagai industri di sektor ini seperti kapas, pestisida, karet, dan peralatan pertanian. Untuk itu, pemerintah Myanmar mengundang para investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada pengembangan produk-produk pertanian termasuk pembangunan pabrik.
Industri manufaktur di Myanmar telah memberikan kontribusi 9,2% dari total GDP. Saat ini 26% industri manufaktur di Myanmar dimiliki negara, 1% kerja sama dengan pihak asing dan 73% swasta. Dengan minimnya modal maupun kerja sama asing, pemerintah Myanmar mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan pabrik penggilingan padi, pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor  yang membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga, garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.
Myanmar kaya akan sumber daya tambang dan mineral serta kehutanan seperti tembaga, emas, timah, seng, perak, nikel dan kayu. Pemerintah Myanmar dewasa ini tengah berupaya mengundang para investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan domestik dalam rangka eksplorasi sumber-sumber daya tersebut.
Di bidang energi listrik, meskipun Myanmar memiliki potensi energi listrik tenaga air dengan kapasitas 100.000 megawatt, namun hanya 15-20% dari total penduduk yang baru menikmati listrik. Dengan kondisi ini, pemerintah Myanmar mengharapkan perusahaan-perusahaan asing bekerja sama di bidang pembangkit listrik tenaga air tidak hanya untuk memenuhi konsumsi domestik tapi juga untuk diekspor ke negara-negara tetangga.
Sektor lain yang memiliki prospek cerah di Myanmar adalah pariwisata. Myanmar merupakan salah satu negara kunjungan wisata  yang memiliki danau, sungai dengan hutan tropis, pantai dan pulau-pulau yang indah dengan hotel-hotel berskala internasional. Peluang usaha bagi para investor di sektor ini antara lain pembangunan ladang golf, resor-resor di pantai, perkampungan turis, taman hiburan dan pusat-pusat rekreasi.
Dari berbagai peluang pasar dan investasi yang ada di Myanmar, Indonesia dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional. Hubungan bilateral RI-Myanmar telah terjalin dengan baik sejak awal kemerdekaan Indonesia, dimana Myanmar telah banyak membantu dan memberikan berbagai fasilitas guna menegakkan kemerdekaan memerangi penjajah. Hubungan yang erat tersebut sayangnya belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Namun Indonesia telah membuktikan bahwa sifat khas dari jalinan persahabatan kedua negara tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal dikemudian hari.

Kenaikan Inflasi karena Bencana
Pada tanggal 3 mei 2008, badai (cyclone) Nargis dengan kecepatan sekitar 150 mil per jam telah memporak-porandakan Myanmar, khususnya di wilayah Yangon Division, Hlegu Division, Ayyeryawaddy Division, Rakhine State dan Mon State. Kerusakan-kerusakan terjadi di berbagai tempat dan mengakibatkan kondisi kota Yangon rusak parah. Lumpuhnya sarana dan prasarana di kota Yangon mengakibatkan jalur trasportasi dan komunikasi di dalam kota terputus. Badai Nargis juga mengakibatkan banyak warga masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Pemulihan akibat kerusakan infrastruktur dan jalur komunikasi tersebut diperkirakan memakan waktu lebih dari satu bulan. Akibat badai, 25.000 penduduk Myanmar meninggal dunia, 40.000 orang dinyatakan hilang dan sekitar 500.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Mereka saat ini sangat membutuhkan bahan-bahan makanan, bahan bakar dan air bersih .
Dalam satu minggu pasca bencana tingkat inflasi di Myanmar merayap naik setiap harinya dengan angka terendah 22 % dan tertinggi 344% . Disamping itu, gagalnya panen akibat badai, belum siapnya pemerintah mengatasi bencana dan mahalnya harga minyak dunia merupakan faktor-faktor lain yang memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok tersebut. Apabila dalam beberapa hari mendalang situasi belum pulih dan mengakibatkan bahan-bahan pokok di Yangon mengalami kelangkaan.

Beberapa fakta menarik tentang Burma:
1.Burma adalah negara yang memiliki kandungan gas alam terbesar ke-sepuluh di dunia.
2.Burma adalah penghasil batu giok dan batu delima sekualitas permata.
3.Sumber daya alamnya sangat kaya meliputi minyak bumi, timah, zink, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer.
4.Burma memiliki hutan yang luas
5.Garis pantai di Burma hampir 2.000 Km
6.Etos kerja yang dimiliki warga Burma
7.Bahasa Inggris dipergunakan secara luas
8.Burma terletak di jalur-jalur pelayaran

Jumat, 20 November 2009

Gambaran Umum Negara Madagaskar

Semasa pemerintahan diktator Didier Ratsiraka, Madagascar merupakan salah satu negara dengan ekonomi sossialis dan menjalankan politik luar negeri yang berbeda dengan teman-temannya di Afrika darat. Presiden Ratsiraka selama tahun 1978-1991 menjalin banyak hubungan dekat dengan negara-negara sosialis komunis seperti Kuba, Libya, Iran dan Korea Utara.
Madagaskar adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang yang ditentukan oleh PBB. GDP perkapita tahun 2003 mencapai 339 dolar AS. Populasi penduduk miskin menduduki 75% total penduduknya. Ekonominya mengutamakan pertanian. 2/3 lebih sawah di seluruh negara ditanami beras. Tanaman bahan pangan lainnya adalah ubi dan jagung. Volume hasil herbalnya menduduki nomor satu seluruh dunia. Pertambangan Madagaskar sangat kaya raya. Areal hutan mencapai 123 ribu kilometer persegi, menduduki 21% areal total negara tersebut.
Pemerintah Republik Madagaskar mengubah kebijakan dan orientasi kerja sama luar negeri ke negera di belahan timur. Negara bekas jajahan Prancis itu melihat peluang bisnis dan perdagangan yang menjanjikan di kawasan timur dunia, setelah berpuluh-puluh tahun berkiblat ke barat. Pemerintah negara pulau besar di pantai timur Afrika itu pun melihat Indonesia sebagai potensi pasar yang cukup besar. Indonesia tidak hanya punya potensi pasar untuk produk pertanian dan perkebunan Madagaskar, tetapi juga potensi di bidang jasa dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset budaya negara tersebut.
Secara kebetulan pemerintah RI melakukan ekspedisi kapal Borobodur, dengan salah satu rute Madagaskar. Begitu kapal hasil inspirasi dari salah satu pahatan perahu bercadik di Candi Borobudur-yang konon mengarungi Samudera Hindia pada abad ke-8-mendarat di Pelabuhan Mahajangga, masyarakat setempat menyambut sangat antusias.
Pemerintah Madagaskar juga menjajaki penerbangan rute langsung ke Bangkok. Rute langsung Asia itu akan memanfaatkan negara pulau di Samudera Hindia, seperti Seychelles dan Maladewa sebagai bandara singgah. "Rute langsung Asia ini akan lebih mendekatkan Madagaskar dengan negara-negara di kawasan timur daripada harus terbang dulu ke Paris atau Frankfurt sebelum ke Asia."
Kondisi alam dan jalan-jalan di Madagaskar umumnya terjal dan berbukit. Dataran negara pulau ini memang dipenuhi bukit-bukit batu. Dengan kondisi alam seperti itu diperlukan ban kendaraan yang kuat namun harganya sesuai dengan kocek masyarakat. Ban kendaraan bermotor buatan Indonesia seperti Good Year, Intirub dan Bridgestoon telah lama megantarkan penduduk Madagaskar menjelajahi bukit-bukit berbatu itu. Dari segi harga, ban Indonesia dapat bersaing dibandingkan ban impor lainnya. Selain itu, aksesories mobil buatan Indonesia seperti velk racing, radio tape, TV, DVD juga telah lama ikut berlaga dalam persaingan dengan lawan utama produk China.
Produk Indonesia lainnya yang banyak beredar di pasar Madagaskar adalah tas dan sepatu wanita dari Cibaduyut. Produk ini sangat diminati karena kualitas yang prima dan harga bersaing. Konon tas dan sepatu dari Indonesia selalu habis terjual dan kedatangan pasokan memerlukan waktu cukup lama. Peluang ini nampaknya dapat lebih diperhatikan untuk digarap oleh dunia usaha Indonesia. Produk serupa dari China juga membanjiri pasar Madagaskar namun kualitasnya relatif lebih rendah.
Sektor Ekonomi
Pertanian atau sektor primer kegiatan ekonomi memberikan kontribusi hampir 27% terhadap PDB. Kopi, kakao, vanili, tebu, cengkeh dan kacang tanah adalah tanaman utama yang tumbuh di Madagaskar. Beras, tapioka, pisang, dan kacang-kacangan adalah tanaman pangan penting pulau ini. Pulau Samudra Hindia ini dengan garis pantai sekitar 4.830 km memiliki luas peluang perikanan dan pariwisata. Perikanan dan produk-produk peternakan merupakan kegiatan penting yang berbasis pertanian.
Penyamakan kulit, makanan laut dan pengolahan daging, gula manufaktur, dan pembuatan bir adalah industri dominan. Industri di sektor manufaktur termasuk kaca, tekstil, kertas, semen, minyak bumi, dan perakitan mobil. Sektor industri menyumbang hampir 16% dari PDB.
Sektor jasa, memberikan kontribusi lebih dari 57% terhadap PDB, termasuk pariwisata sebagai komponen utama. Kegiatan lain termasuk transportasi, telekomunikasi, real estate, dan perbankan.
Kopi, gula, vanili, kain katun, produk-produk minyak bumi, kromit, dan kerang adalah ekspor utama Madagaskar. Produk makanan, minyak bumi, barang modal, dan barang-barang konsumsi merupakan yang dominan impor. Perancis, Jerman, Inggris, Italia, Afrika Selatan, Mauritius, Cina, dan Hong Kong adalah negara perdagangan utama Madagaskar.
Indikator Ekonomi
Rencana pembangunan yang 1982-1984, lebih sederhana daripada sebelumnya karena sumber daya yang terbatas, menyerukan pergeseran investasi sosial (terutama pendidikan dan kesehatan) untuk pertanian, industri, dan infrastruktur. Pada rencana 1984-1987 pengeluaran terutama berpusat pada perbaikan transportasi dan pembangunan pertanian. Rencana 1986-90, yang digantikan dengan rencana 1984-87, mempunyai 30% dari anggaran yang berasal dari sumber-sumber swasta dan 40% dari sumber-sumber asing. Sosialisasi rencana tersebut menghasilkan sumberk investasi dari 47% di sektor pertanian dalam upaya berkesinambungan untuk mencapai swasembada pangan dan diversifikasi tanaman.
Pemogokan Antigovernment, korupsi, dan kurangnya komitmen telah membatasi kemajuan dalam reformasi sejak awal 1990-an. Pada bulan Maret 1997, penyesuaian struktural kredit Bank Dunia sebesar $ 70 juta telah disetujui; pada bulan Juli 1999, $ 100 juta kredit, dan $ 40 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF). Tingkat pertumbuhan PDB meningkat dengan cepat sejak kredit tersebut dialokasikan ke Madagaskar. Namun, utang eksternal tetap di $ 4 milyar di seluruh dekade. Salah satu pertanda baik, adalah bahwa tingkat inflasi dipotong dari 45% pada tahun 1993 menjadi 6,2% pada tahun 1998.
Pada tahun 2000, Madagaskar disetujui untuk $ 1,5 miliar dalam bantuan layanan utang di bawah IMF / Bank Dunia Negara-negara miskin yang berutang (HIPC) inisiatif. Pada tahun 2001, itu dinegosiasikan US $ 111.3 juta untuk tiga tahun Penanggulangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Facility (PRGF) Penataan dengan IMF. The PRGF itu akan berakhir pada bulan November 2004. Juga pada tahun 2001, Paris Club menyetujui penghapusan utang sebesar $ 161 juta, dan Bank Pembangunan Afrika (AfDB) menyetujui pembatalan utang sebesar $ 71.46 juta dan diberikan kredit tambahan sebesar $ 20 juta untuk memerangi HIV / AIDS dan kemiskinan. Investasi asing langsung di zona pemrosesan ekspor Madagaskar negara memperkuat neraca pembayaran dari 1997-2001, tingkat pertumbuhan PDB riil rata-rata 4.75%, dan inflasi terbatas. Pemerintah memulai agenda reformasi dan peraturan perusahaan publik pada tahun 2002. Kemiskinan, bagaimanapun, tetap menjadi kendala pada pertumbuhan dan perkembangan.

Pertumbuhan Ekonomi Madagaskar

Beberapa tahun terakhir, negara telah meluncurkan program yang spesifik dalam berbagai bidang dan telah melakukan tambahan sumber daya yang diperoleh dari bantuan untuk layanan utang di sektor social penting (kesehatan, pendidikan, keadilan, penduduk dan perlindungan sosial). Situasi selama tiga tahun terakhir telah dicirikan sebagai berikut:
• Sebuah peningkatan kinerja secara keseluruhan dengan pertumbuhan rata-rata 5,0%, meningkat dari 4,6% pada tahun 2005 menjadi 6,2% pada tahun 2007;
• Peningkatan investasi swasta diperkirakan mencapai 12,3% dari PDB pada tahun 2005 dan pada 28,3% pada tahun 2007, yang dipupuk peningkatan PDB riil per kapita;
• penurunan yang signifikan pada tingkat inflasi, dari 11.5% di 2.005-10,8% pada tahun 2006 dan 8,2% pada tahun 2007 (akhir periode);
• perbaikan lingkungan ekonomi secara keseluruhan sebagaimana tercermin dalam tren dalam persepsi korupsi indeks yang meningkat dari 1,7 pada tahun 2002 menjadi 2,8 pada 2005 dan menjadi 3,2 pada tahun 2007 (Transparency International);
• Peningkatan aliran signifikan langsung investasi asing diamati pada tahun 2006 dan 2006, masing-masing sebesar 150.5 million SDR dan 652.1 million SDR meskipun banyak kendala yang dirasakan oleh beberapa sektor.

Kebijakan Fiskal
1. Pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan MGA 30 miliar keluar dari
cadangan anggaran MGA 45 miliar yang disetujui dalam anggaran 2008 ke biaya rekonstruksi
2. Revisi Kinerja penerimaan pajak yang baik pada 2007, ke atas impor, dan
melanjutkan pelaksanaan reformasi administrasi pajak dan pabean untuk meningkatkan target penerimaan pajak (sekitar 0,3 persen dari PDB) dibandingkan dengan mengumumkan anggaran tahun 2008, meskipun pembebasan PPN sementara pada beras dan Pembebasan PPN pada bahan bakar pencahayaan untuk mengurangi minyak dan kejutan harga pangan bagi golongan termiskin.
3. Dalam kaitannya dengan perkembangan ini, pemerintah akan mengusulkan langkah-langkah berikut dalam anggaran tambahan untuk diperkenalkan kepada parlemen:
- ditargetkan langkah-langkah untuk kejutan harga makanan alleaviate bagi golongan termiskin (anggaran Biaya: MGA 40 miliar, atau 0,2 persen dari PDB): countercydical produksi beras (MGA 15 miliar); subsidi angkutan perkotaan (MGA 10 miliar); tunai untuk bekerja (MGA 5 miliar), dan program gizi sekolah dalam lingkungan miskin (MGA 10 miliar)
- peningkatan kredit anggaran pengeluaran, untuk membayar
tagihan departemen listrik terlambat dan menghadapi kenaikan
harga minyak (biaya anggaran, masing-masing, MGA 32 miliar dan 3,6 miliar, atau sekitar 0,2 persen dari PDB);
- peningkatan belanja modal dalam negeri dibiayai (MGA 51.5 miliar, atau
0,3 persen dari PDB), terutama di sektor pertanian dan energi, serta dalam
infrastruktur, termasuk PPN pada belanja modal yang dibiayai secara eksternal;
- peningkatan payement akumulasi tunggakan ke perusahaan telekomunikasi
(TELMA) sebelum 1 Juli 2006 (anggaran biaya: MGA 38.5 miliar atau 0,2 persen
dari PDB), dan
Ini adalah prioritas pemerintah untuk menghindari penumpukan tunggakan baru dan untuk melunasi tunggakan akumulasi oleh Negara sebelum memulai program. Untuk tujuan ini, pemerintah akan memberikan prioritas dalam alokasi anggaran tahun 2008 undang-undang untuk membayar PPN jatuh tempo pada belanja modal yang dibiayai secara eksternal, dan untuk membayar pengeluaran ini dalam waktu 60 hari dari tanggal di mana dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima. Departemen Keuangan dan Anggaran akan memantau pelaksanaan pembayaran tersebut melalui rekaman operator 'tagihan pada situs web. Selain itu, sebagai pelaksanaannya pemerintah akan mencakup MGA 38 miliar dari alokasi tambahan di
hukum anggaran tambahan untuk melunasi tunggakan yang terkumpul sebelum memulai program.

Sejarah perkembangan sektor keuangan di Indonesia

Krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (capital inflow) ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.
Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 semakin menyadarkan akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Disamping itu biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut sangat besar. Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir paska krisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan semakin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi yang membahas stabilitas keuangan. Semakin banyak juga bank-bank sentral maupun organisasi keuangan internasional yang secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk memonitor dan menilai kondisi keuangan negara masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu laporan stabilitas keuangan. Sementara organisasi internasional juga melakukan hal yang sama untuk konteks stabilitas skala regional maupun internasional.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.