ANALISIS TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA

Istilah “otonomi” dalam Otonomi Khusus haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, sekaligus pula berarti kebebasan untuk memiliki pemerintahan sendiri dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kekurangan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebebasan untuk menentukan strategi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sesuai dengan karakteristik dan kekhasan sumberdaya manusia serta kondisi alam dan kebudayaan orang Papua.
Istilah “khusus” hendaknya diartikan sebagai perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua karena kekhususan yang dimilikinya. Kekhususan tersebut mencakup hal-hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat, kebudayaan dan sejarah politik. Dalam pengertian lain, kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal yang hanya berlaku di Papua dan mungkin ada yang tidak berlaku di daerah lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang berlaku di daerah lain namun diterapkan di Papua.
Maka secara ringkas Otonomi Khusus di Papua bisa dipahami dengan hal-hal berikut:
Penyelenggaraan Otonomi khusus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah
Pelaksanaan Otonomi khusus harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, maka dari itu dalam Daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya yang berlaku ketentuan Peraturan Daerah
Kita melihat bahwa dalam beberapa pekan terakhir terjadi polemik kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah papua. Sebenarnya hal ini dipicu dengan adanya OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak ditetapkannya papua menjadi bagian dari Indonesia. Misi yang dibawa oleh OPM kini semakin terlihat dengan timbulnya pemberontakan untuk meminta Papua lepas dari pemerintah Indonesia. Salah satu alasan kuat karena masyarakat Papua menginginkan untuk mengelola wilayahnya sendiri dan menciptakan pendapatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Papua.
Sebenarya jika melihat tujuan dari Otonomi Khusus Papua, peraturan tersebut tidaklah merugikan masyarakat Papua. Akan tetapi justru mebangun dan memajukan wilayah tersebut karena pada dasarnya rakyat Papua diberikan kepercayaan khusus oleh pemerintah pusat untuk mengelola Sumber daya alam yang ada dengan tanpa adanya pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Artikel yang saya baca, Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. Nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah :
1. Perlindungan terhadap Hak-hak Dasar Penduduk Asli Papua
2. Demokrasi dan Kedewasaan Berdemokrasi
3. Penghargaan tehadap Etika dan Moral
4. Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi Manusia
5. Penegakan Supremasi Hukum
6. Penghargaan terhadap Pluralisme
7. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara
Dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan pembangunan melalui Otonomi Khusus di Tanah Papua harus dapat dilakuakan dengan mengubah total semua praktek-praktek pembangunan di masa lalu baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dimana telah mengabaikan bahkan melanggar HAM rakyat Papua. Penggunaan kekuatan keamanan dan militer yang berlebihan dan melanggar HAM di waktu lalu, yang mengakibatkan banyak rakyat Papua hidup dalam rasa takut, harus dihilangkan dalam era Otonomi Khusus ini.

BOLA PANAS CENTURY

Dias Satria SE., M.App.Ec

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya

Belum tuntas dengan kasus Bibit dan Candra, kini Bola api Bank Century mulai menggelinding. Berbagai elemen dan kelompok masyarakat serta DPR kian giat mengungkap dan memperkarakan masalah ini ke ranah politik dan hukum. Pernyataan akademisi dan ekonom tentu kian usang dimakan taktisnya pernyataan-pernyataan politis. Namun untuk mengimbangi kasus ini secara proporsional, kasus ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Dalam kasus Bank Century dapat dilihat secara jelas bahwa titik permasalahannya ada pada mismanagement internal yang secara aktif melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian hingga mengakibatkan kerugian dan tergerusnya modal, hingga mencapai CAR terendah mencapai titik 3%. Dalam hal ini jelas bahwa Bank Century telah melakukkan aktivitas keuangan diluar batas kewajaran, dengan melakukkan transaksi yang bersifat spekulatif di pasar keuangan.

Kedua, permasalahan selanjutnya dalam Bank Century adalah ketika Bank Indonesia dan Pemerintah tengah melakukkan injeksi bantuan likuiditas untuk membantu proses Recovery bank Century, para shareholder atau pemilik Modal Bank tersebut ramai-ramai melarikan uang tersebut ke Luar Negri.

Modus kejahatan perbankan ini persis seperti apa yang terjadi di tahun 1997 yang menyebabkan kerugian Negara hingga 700 Triliun. Dimana mismanagement perbankan pada saat itu disebabkan karena perbankan nasional sedang giat-giatnya meningkatkan posisi hutang luar negri guna menikmati perbedaan suku bunga yang besar dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Keadaan ini yang selanjutnya disebut sebagai Overborrowing atau peminjaman yang berlebihan, sehingga ketika terjadi krisis moneter yang menyebabkan kurs anjlok berlipat-lipat, mereka kemudian terjerat hutang luar negri yang mematikan. Dalam kasus ini jelas mendorong BI untuk menginjeksi bantuan likuiditas guna mengamankan system keuangan dan system pembayaran dari hancurnya system perbankan (resiko sistemik). Namun ketika BI sudah menginjeksi dana tersebut, para pemilik modal yang banknya tersangkut masalah keuangan mulai kabur dan melarikan bantuan likuiditas BI.

Dalam kasus ini maka Kasus Bank Century hendaknya dilihat juga secara seimbang, secara ekonomi. Karena belakangan opini-opini kriminalisasi, politik dan hukumlah yang kerap mencuat dan difahami publik. Dalam kesempatan ini maka pandangan-pandangan secara ekonomi akan diungkapkan secara sederhana untuk menjelaskan kasus Bank Century.

Pertama, Bail Out Bank Sentral terhadap suatu bank tidak didasarkan pada apakah pemilik Bank tersebut memiliki record baik atau buruk, namun lebih didasarkan pada apakah kebankrutan tersebut menimbulkan masalah sistemik atau tidak. Dalam kasus ini tentu pertimbangan BI tidak terpengaruh pada mismanagement yang dilakukkan Bank Century sebelumnya, karena hal tersebut tidaklah urgent dipertimbangkan demi penyelamatan sisten perbankan dan sektor riil. Konteks Sistemik yang dimaksud adalah bahwa kebankrutan Bank Century dapat mentrigger krisis keuangan pada lembaga keuangan lainnya, baik secara langsung (Hubungan pinjaman atau connected lending) maupun mempengaruhi psikologis pasar keuangan secara umum (tidak langsung).

Kedua, dalam kondisi rentan krisis seperti yang terjadi saat ini “semua hal sangat mungkin terjadi” termasuk kejadian yang lebih parah yaitu: resiko sistemik dan krisis perbankan. Oleh karena itu pertimbangan untuk melakukkan Bail out menjadi pilihan yang cukup dilematis bagi Bank Sentral. Disatu sisi kebijakan ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis perbankan, namun disisi lain Bail Out bisa diartikan sebagai implicit guarantee Bank Sentral pada siapapun pemilik Banknya.

Jangan mudah bermain kata-kata dan mempermainkan fakta

Permasalahan Bank Century hendaknya dapat diantisipasi secara arif oleh masyarakat Indonesia. Tentu ini merupakan pelajaran berharga dalam proses perjalanan bangsa ini kedepan, bahwa tindakan apapun harus dipertanggung jawabkan baik secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun kita perlu lebih arif melihat sebuah masalah dan tidak mempermainkan fakta-fakta ini guna kepentingan kelompok dan keuntungan sesaat.

Bank Century saat ini tengah menjalani proses hukum, dan harus kita hargai bagaimana keputusan pengadilan karena penegakkan hukum “Law Enforcement” kian membaik di Negara ini. Namun sekali lagi, jangan pernah mempersempit ruang gerak ekonomi pemerintah untuk memajukan perekonomian domestik karena serangkaian masalah-masalah yang kian tidak proporsial dipermasalahkan, telah banyak berpengaruh pada perekonomian domestik. Masih banyak masalah-masalah ekonomi Bangsa ini yang lebih urgent untuk diselesaikan mulai permasalahan kemiskinan kronis, pertanian yang terpuruk, investasi yang stagnan dan masa depan ekonomi yang kian tidak jelas. Mari kita juga meluangkan fikiran kita untuk menolong ekonomi bangsa ini lebih maju dan siap dalam pertarungan ekonomi 2010 dalam ASEAN FREE TRADE AREA dan perdagangan bebas WTO (WORLD TRADE AREA).

Rekomendasi Kebijakan

Masalah dalam dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan era globalisasi keuangan yang semakin pesat, disisi lain tuntutan untuk mempertahankan diri dalam kompetisi yang ketat juga kian muncul. Dalam Kasus Bank Century menjelaskan bahwa tingginya kompetisi perbankan dan era globalisasi keuangan (majunya pasar-pasar keuangan dan instrument keuangan) mendorong Bank-Bank Kecil seperti Bank Century untuk mencari keuntungan lain diluar aktivitas normal perbankan. Hal ini disebabkan karena tingginya kompetisi perbankan telah menggeser keuntungan perbankan, sehingga mereka berusaha mencari keuntungan lain dengan kompensasi resiko yang tinggi. Dalam konteks ini “JUJUR” bahwa Bank Indonesia tidak berhasil untuk melakukkan proses pengawasan yang ketat dan penhaturan kompetisi yang sehat. Bahkan di era resesi ekonomi semasa 2006-2008, BI seharusnya lebih “awas” terhadap transaksi-transaksi spekulatif yang dilakukkan oleh perbankan.

Dalam penanganan Bail Out, kriteria yang “rigid” memang perlu untuk diimplementasikan. Bahkan di saat krisis dan resesi kriteria Bail Out perlu di “Open” baik oleh Bank Indonesia maupun pemerintah. “Pandangan positif saya” Yang terjadi saat ini adalah setiap institusi yang ada melakukkan pengamanan system keuangan dengan kriteria yang difahami sendiri. Sehingga ketika mereka mengeksekusi Bail Out dengan dana yang besar (6,7 T), wajar banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut.

Dalam konteks ini ada beberapa hal yang harus dilakukkan:

Pertama, Bank Indonesia dan Pemerintah harus merumuskan sebuah kriteria dan tahapan “rigid” atas proses “Bail Out” baik dalam keadaan krisis maupun tidak krisis.

Kedua, Pengawasan aktivitas keuangan perbankan perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada lembaga perbankan berasset rendah. Ada indikasi bank-bank tersebut luput dari pengawasan BI karena keaktifannya dalam permainan di pasar uang (spekulatif).

Ketiga, Revitalisasi intermediasi perbankan perlu dilakukkan oleh Bank Indonesia, melihat kecenderungan saat ini bahwa inovasi keuangan bank makin giat dilahirkan sejalan dengan permintaan pasar dan gaya hidup yang juga besar (Kartu Kredit, Kredit Konsumtif dll). Fenomena ini tentu harus dibatasi oleh BI karena hal tersebut sedikit sekali memberikan impact positif bagi pembangunan ekonomi secara utuh.

Dengan pemahaman ini diharapkan mispersepsi dan konflik atas kasus-kasus ekonomi dapat teratasi dengan baik dan tidak berlarut-larut menggangu perekonomian domestik.

MENGHARGAI KOMPETENSI SEORANG EKONOM

Dias Satria (posted in Indikator)

Sebagai salah satu Jurusan di Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menelurkan para ekonom yang gigih dan berbakat. Beberapa nama penting, seperti: Sri Mulyani (Menkeu), Mari Pangestu (Memperindag), Miranda Gultom (Deputi BI), Budiono (Wapres) dan Ahmad Erani Yustika (Ekonom) adalah beberapa contoh ekonom yang tidak asing di negeri ini. Kiprahnya sudah tidak lagi diragukkan telah banyak menyuarakan dan berbuat bagi kepentingan ekonomi bangsa sesuai dengan profesi yang digeluti.

KRISIS EKONOMI: FAKTA KETIDAKBECUSAN SEORANG EKONOM?

Dalam setiap siklus ekonomi seringkali terjadi upturn dan downturn dari pendapatan nasional atau output, yang juga sangat kuat berpengaruh bagi penguatan image ekonomi dan kredibilitas suatu pemerintahan dan Negara. Ketakutan akan sebuah perekonomian yang menurun akan dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik tentu bukanlah isapan jempol semata, hal ini terbukti dari beberapa fakta yang terjadi di tanah air di tahun 1997. Chaos ataupun riot terjadi sebagai puncak ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah yang tidak mampu menenangkan badai krisis ekonomi.

Hal ini jugalah yang menjelaskan betapa pentingnya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan akan analisis dan policy ekonomi yang tepat, yang mampu membawa perekonomian ke arah yang lebih baik. Namun meski kita memahami hal tersebut, namun pandangan miring akan ketidakbecusan ekonom dalam menjaga perekonomian juga sering kali kita dengar. So, apa dan siapa yang salah dari keadaan ini?

Berdasarkan 3 event ekonomi terbesar di dunia, yaitu: Depresi Ekonomi dunia tahun 1929, Krisis Asia 1997 dan Resesi Global tahun 2007, menunjukkan bahwa ketiga permasalahan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan karena kesalahan pandangan atau pemikiran secara ekonomi.

Pertama, di tahun 1929, depresi ekonomi disebabkan karena permasalahan politik (perang dingin) yang berimplikasi pada kebijakan perdagangan internasional negara-negara yang dipaksakan secara politis untuk melakukkan proteksi ekonomi. Keadaan ini pulalah yang mentrigger terjadinya trade policy war atau perang kebijakan proteksi yang mengakibatkan kebekuan perdagangan internasional.

Kedua, Krisis Asia tahun 1997 merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan yang diluar batas serta kebijakan pemerintah yang lemah. Dalam konteks ini, behaviour masyarakat dan perusahaan yang cenderung berlebihan dalam melakukkan pinjaman atau hutang luar negri yang tidak terlindungi (unhedged foreign borrowing) menyebabkan mereka sangat terbuka dalam menghadapi shock atau tekanan yang ada. Keyness secara sederhana mengingatkan dalam tulisannya di tahun 20an sebagai perilaku Animal Spirit yaitu perilaku yang cenderung dikuasai oleh nafsu dengan tidak memperhatikkan resiko yang mungkin terjadi.

Ketiga, Resesi Ekonomi Global tahun 2007 utamanya dipicu oleh permasalahan kebijakan ekonomi AS (Amerika Serikat) yang salah, yang menitik beratkan pada kebutuhan perang dengan mengorbankan pada defisit fiskal yang sangat besar. Apakah para ekonom AS tidak melihat titik hitam dalam perekonomian AS? Tentu saja mereka sangat memahami keadaan tersebut, dan sebagai ekonom AS pun sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan yang dilakukkan oleh George Bush. Namun apa yang bisa dilakukkan jika kebijakan politik yang irasional dipaksakan dan harus mengorbankan ekonomi. Hasilnya seperti yang terlihat saat ini dimana, defisit fiskal AS yang begitu besar memicu perlambatan ekonomi AS yang kemudian juga memicu perlambatan perekonomian global.

All in all, ringkasan ketiga fakta diatas menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi bukan sepenuhnya disebabkan oleh ketidakbecusan seorang ekonom. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi perekonomian menuju arah yang salah, antara lain: Perilaku masyarakat yang negatif (Moral Hazzard), Pemerintahan yang lemah serta Kebijakan Politik yang dipaksakan.

Namun disisi lain, masyarakat bisa saja menjudge ketidakbecusan ini sebagai koreksi yang positif bagi ekonom sebagai bahan introspeksi diri. Artinya seorang ekonom harus bertanya pada dirinya sendiri, Apakah para ekonom yang bekerja sebagai pengajar (dosen) telah benar-benar mengupdate ilmunya dan memahami secara benar ilmu dan realitas ekonomi? Apakah para peneliti ekonomi telah secara benar-benar melakukkan penelitiannya baik di tingkat pengembangan teori, pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kebijakan? Apakah para ekonom telah secara murni menyampaikan gagasannya? Apakah para policy maker sudah benar-benar mempertimbangkan cost-benefit kebijakannya bagi kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat? Pertanyaan inilah yang seharusnya mereka sadari dan fahami bagi perbaikkan kinerja profesinya sebagai ekonom.

MASALAH JURUSAN DI SKALA MIKRO

Salah satu masalah terbesar yang kini dihadapi dan masih belum ada jalan keluar yang riil adalah kesadaran untuk menghargai sebuah “kompetensi keilmuan”. Contoh nyata dari masalah ini adalah masih banyaknya para banker (Bankir) yang tidak memiliki background ekonomi yang baik, selain itu juga tidak banyak perusahaan domestik yang memperkerjakan tenaga kerja sesuai dengan bidangnya. Bahkan ada pandangan yang meyakini jika seseorang ahli atau pandai berhitung (matematika) sudah pasti dia pandai disegala hal. Hal inilah yang kadang menjadi salah kaprah, baik di tingkat yang paling rendah yaitu perekrutan tenaga kerja hingga penciptaan industri-industri yang lemah karena tidak diurus oleh ahlinya.

Pemahaman masyarakat yang rendah atas kompetensi keilmuan Jurusan Ekonomi Pembangunan sedikit banyak menimbulkan kesalahan dalam mengintepretasikan fungsi sebuah ilmu ekonomi dalam aktivitas ekonomi. Inilah merupakan tanggung jawab bersama para stakeholder school of economics untuk kembali mensosialisasikan dan menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat.

THINKING LIKE AN ECONOMIST

Perkembangan analisis ekonomi baik di media massa dan media elektronik telah memberikkan warna tersendiri dalam pengembangan edukasi masyarakat atas suatu fenomena ekonomi dan permasalahannya. Hal ini jugalah yang telah mendorong peradaban masyarakat yang sudah semakin maju dan kritis dalam memahami dan merespon kebijakan ekonomi pemerintah. Dalam bahasa text book alasan utama mempelajari ekonomi adalah “to learn a way of thinking”, yaitu model berfikirnya seorang ekonom yang memiliki 3 konsep fundamental dalam beranalisis, yaitu: Oppurtunity cost, Marginalism dan Efficient Market. (Lihat secara lengkap di Buku Pengantar Ekonomi Karangan Case and Fair).

Jika kita mau memahami 3 konsep sederhana tersebut, tentu hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam menganalisis kondisi apapun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika kita menggunakannya secara arif dalam konteks yang lebih luas, bisnis misalnya, tentu akan memberikkan keuntungan.

Contoh yang sederhana dari Efficient Market misalnya, konsep ini menjelaskan bahwa keuntungan atau profit dalam suatu perekonomian akan sangat cepat hilang. Karena kecenderungan masyarakat berusaha untuk mencari keuntungan yang menjanjikkan. Sehingga jangan heran jika ada penjual bakso bakar yang laris misalnya, maka akan muncul para penjual bakso bakar lainnya yang ingin menchallenge dan mencoba peruntungan. Oleh karena itu konsep ini mensuggest kita untuk selalu berfikir dan bertindak inovatif dan kreatif, agar bisnis atau hal yang kita lakukkan tidak mudah diikuti dan mempunyai kekhasan yang berbeda dengan lainnya. Konsep ini juga memiliki motto yang popular, yaitu: “No Free Lunch…” atau tidak ada makan siang yang gratis. Meski secara kasat mata anda dibayari oleh partner atau teman anda. Selalu saja ada benih-benih tendensi dari teman atau partner anda jika mereka melakukkan hal tersebut. Meski mungkin konsep ini juga harus direvisi, bahwa tendensi orang berbuat baik bisa jadi tidak berhubungan dengan dunia jika mainstream yang digunakan berbasis religi seperti sharia economics. Namun inilah …way of thinking yang harus selalu kita fahami.

Memahami bagaimana seorang ekonom berfikir juga dapat dipelajari dari apa yang dipaparkan oleh Gregory Mankiw dan Jeffrey Sachs. Pertama, Mankiw menjelaskan bagaimana seorang Ekonom berpikir ala detektif. Kedua pandangan Jeffrey Sachs yang memandang masalah ekonomi dengan pendekatan Clinical Economics.

Dalam pandangan Mankiw, ekonom memiliki pendekatan yang hampir sama sebelum menarik kesimpulan. Mereka memulai pekerjaannya dengan membangun teori, kemudian mencari fakta (data), mencocokkan teori yang dibangun dengan fakta (data) dilapangan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, dalam pendekatan Clinical Economics, seorang ekonom layaknya dokter diharapkan dapat memahami gejala-gejala yang timbul dari suatu penyakit, yang dari sinilah baru kemudian seorang dokter dapat mengambil tindakan atau treatment yang tepat bagi proses penyembuhan. Dalam proses ini seorang dokter atau ekonom diharapkan memahami bagaimana jalur transportasi darah (uang) dan pentingnya dalam menunjang fungsi organ lainnya (aktivitas perekonomian). Oleh karena itu para dokter atau ekonom membutuhkan gambaran yang jelas dari bagian seluruh organ (data ekonomi) untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat.

ALL IN ALL

Terakhir, pengembangan ilmu ekonomi diharapkan dapat terus bermanfaat demi eksistensinya dalam mendorong aktivitas dan pembangunan ekonomi yang lebih maju. Hal ini tentu sangat diharapkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa ekonomi saat ini juga dituntut untuk menghargai ilmu yang digelutinya dengan baik. Hal ini ditujukkan agar mereka semakin yakin dan haus akan penimbaan ilmu yang lebih dalam. Semoga hal ini dapat memberikkan impulse yang besar bagi kemajuan dan peradaban ekonomi yang lebih baik, serta pemahaman yang baik akan kompetensi sebuah ilmu ekonomi.

Peraih Nobel "Herbertz Simon" (bounded rationality)

Biografi
Herbert Alexander Simon (15 Juni 1916 – 9 Februari 2001) adalah peneliti di bidang psikologi kognitif, ilmu komputer, administrasi umum, ekonomi dan filsafat. Pada tahun 1975, Simon mendapat penghargaan Turing Award dari ACM, bersama Allen Newell atas jasanya dalam memberikan kontribusi yang besar di bidang kecerdasan buatan, psikologi manusia dan pengolahan senarai. Pada tahun 1978 Simon juga mendapat penghargaan Nobel di bidang Ekonomi, atas penelitiannya di bidang pengambilan keputusan pada organisasi ekonomi. Salah satu konsep temuannya antara lain adalah istilah rasionalitas terbatas dan keterpuasan (satisficing).
Herbert Simon lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tahun 1916. Ia meraih gelar sarjananya pada tahun 1936 dari University of Chicago. Kemudian ia meraih gelar Ph.D. di bidang Ilmu Politik dari universitas yang sama pada tahun 1942, dengan disertasinya mengenai administrasi umum. Disertasinya ini kemudian diterbitkan dengan judul Administrative Behavior, dan konsep-konsep yang dikembangkan dalam buku inilah yang akhirnya membuat Simon menerima penghargaan Nobel. Simon sempat bekerja di Berkeley dan di Illinois Institute of Technology. Sejak tahun 1949, Simon bekerja di Carnegie Mellon University hingga wafat.
Pada tahun 1956, bersama Allen Newell, Simon mengembangkan Logic Theory Machine dan program General Problem Solver (GPS) pada tahun 1957. GPS adalah metode penyelesaian masalah dengan cara memisahkan strategi pemecahan permasalahan dari informasi/data yang spesifik tentang masalah itu sendiri. Kedua program ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa IPL (Information Processing Language) tahun 1956 yang dikembangkan oleh Newell, Cliff Shaw dan Simon. Dalam buku The Art of Computer Programming vol 1, Donald Knuth menyebutkan bahwa pengolahan senarai dalam IPL dengan senarai berkait awalnya disebut sebagai "NSS memory", yang merupakan singkatan dari nama-nama penemunya.
Salah satu kiasan generatif untuk karya Herbert Simon yaitu rasionalitas terbatas adalah maze (tempat yang penuh dengan jalan dan lorong berliku-liku dan simpang siur). Kita berada dalam maze, tidak melihatnya dari atas helikopter untuk mensurvei semua pilihan dari sudut pandang seorang pemain Olympiade. Seseorang tidak dapat melihat semua kemungkinan pada waktu orang lain, seseorang tidak mengetahui probabilitas hasil yang diberikan dari pilihan seseorang, dan seseorang tidak memiliki kapasitas komputasional untuk menentukan suatu hasil yang optimal bahkan bila ia memiliki informasi mengenai hal ini. Oleh karenanya, kapasitas kita untuk perilaku rasional sangatlah terbatas dalam banyak dimensi.
Saat Simon tidak secara langsung mengarah kepada permasalahan pembangunan ekonomi, karyanya telah merintis kritik terhadap pembuat keputusan rasional secara substantif yang termanifestasi dalam model-model perencanaan, model-model dorongan besar, dan lebih umum lagi, dalam ambisi alasan teknokrasi. Suatu kontras dari berada dalam maze dibandingkan di atas maze merupakan suatu model mental yang berguna untuk menjelaskan dan membandingkan strategi-strategi pertumbuhan yang dalam kenyataannya tidak seimbang dengan mimpi-mimpi program pembangunan komprehensif.

Teori Pilihan Rasional
Penjelasan teoritik dari menonjolnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai dalam dunia politik justru lahir pertama kali dari seorang ahli ekonomi, yaitu James Buchanan. Ia telah memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perlikau para politikus yang kemudian dikenal sebagai "Teori Pilihan Rasional" (Rational Choice). Teori inilah yang menghantarkannya sebagai salah satu penerima hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi. Teorinya ini kemudian juga dianggap melahirkan disiplin ilmu ekonomi-politik.
Dalam teori tersebut, Buchanan mengatakan, adalah sebuah pilihan yang rasional jika seseorang terjun ke dunia politik terutama memperjuangkan kepentingan pribadinya. Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.
Sebagai contoh, jika seorang anggota DPRD melihat jalan-jalan di kotanya rusak, sehingga ia tak nikmat menyetir mobil, dan lalu mengusulkan perbaikan jalan kepada wali kota, maka bukan hanya si anggota DPRD yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat umum di kota itu. Jika demikian yang terjadi, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan adanya motivasi kepentingan pribadi dalam diri politikus.
Teori ini sebenarnya mirip dengan teori ekonomi klasik yang pertama kali dikemukakan oleh bapak ilmu ekonomi Adam Smith. Smith juga mengatakan bahwa pemerintah tidak usah repot-repot mengatur masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, karena individu-individu dalam masyarakat akan memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri. Perjuangan kepentingan ekonomi individu-individu itu di samping menciptakan persaingan, juga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Untuk memperjelas hal tersebut, Adam Smith pernah menulis begini: ".... Jika seorang membuat roti untuk dijual kepada orang lain, maka motivasinya bukan karena ia orang baik hati yang tak ingin melihat orang lain kelaparan, melainkan karena ia sendiri butuh uang untuk makan yang bisa ia dapat dengan membuat dan menjual roti itu."
Dalam perkembangannya, memang banyak yang tidak setuju dengan pandangan Buchanan ini. Fakta membuktikan bahwa perjuangan kepentingan pribadi para politikus tersebut seolah tanpa batas dan jarang sekali yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Rasionalitas Terbatas
Sedikit berbeda dengan James Buchanan, ahli ekonomi politik yang lain, yaitu Herbert Simon yang juga pemenang hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi mengemukakan teorinya yang disebut sebagai "Teori Pilihan Rasional yang Terbatas" (Bounded Rationality Theory). Dalam teori yang melengkapi bahkan menyangkal teori Buchanan, Herbert Simon menyatakan bahwa pilihan rasional para politikus yang memperjuangkan kepentingan pribadi atau golongan lebih utama dari kepentingan masyarakat akan secara otomatis atau alamiah dibatasi.
Pembatas dari pilihan rasional para politikus berupa motivasi kepentingan pribadi adalah kenyataan bahwa masyarakat ternyata selalu ikut mengawasi perilaku para politikus dan tak segan-segan memberi "hukuman" jika memandang perilaku mementingkan diri sendiri dari para politikus itu sudah keterlaluan.
Bentuk hukuman publik yang paling biasa adalah tidak memilih lagi si politikus itu pada pemilihan umum berikutnya. Oleh karena itu, menurut Herbert, dalam kenyataannya si politikus akan mencoba mencari keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat umum, khususnya yang mereka wakili atau yang memilih mereka.
Pandangan Herbert Simon ini tampaknya juga berlaku pada politikus Indonesia, baik pada pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama bahkan juga pada pemilu presiden putaran kedua. Pada pemilu legislatif, temyata hanya diwarnai protes-protes kecil dari partai yang kalah. Tidak sampai terjadi keributan yang besar dari partai yang kalah dalam pemilu. Mengapa demikian? Karena partai-partai itu sadar bahwa jika mereka terlalu menampakkan motivasi mengejar kepentingan partai dengan main protes sana-sini dan bahkan dengan aksi kekerasan, maka mereka justru tidak mendapat simpati dari masyarakat pada pemilu berikutnya.
Demikian juga pada pemilihan presiden putaran pertama. Awalnya tampak calon-calon presiden yang gagal memprotes hasil perhitungan suara dengan berbagai dalih. Namun pada akhirnya mereka menyerah dan menyatakan menerima hasil penghitungan suara dan memberi selamat pada calon yang masuk putaran kedua.
Mengapa demikian? Karena para calon yang gagal masuk putaran kedua itu sadar bahwa jika mereka terlalu ngotot memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dengan cara memprotes hasil perhitungan suara, maka hal itu justru akan menjadi bumerang. Dalam arti, mereka tak akan mendapat simpati dari para pemilih atau masyarakat pada pemilihan presiden periode berikutnya.

STUDI KASUS
Persiapan Pemilu 2009
Harap-harap cemas yang lain adalah ekonomi di tahun 2008, akan dipengaruhi oleh suhu politik yang memanas karena antarpara pelaku politik sudah memulai ancang-ancang untuk bisa merebut posisi pada pemilihan umum di tahun 2009. Masalah ini sebagian sudah disinggung dalam tulisan Didik J Rachbini "Ekonomi Politik 2008" (Suara Merdeka, 22 Desember 2007). Tetapi tulisan Didik J Rachbini tersebut hanya menyinggung aspek politik menjelang Pemilu 2009 yang akan mempengaruhi ekonomi Indonesia 2008 hanya dari sisi gesekan antarelite politik. Menurut Didik pandangan optimistis menyatakan bahwa kondisi akan aman-aman saja karena kita sudah punya pengalaman reformasi dan gejolak pilkada di berbagai daerah, yang ternyata membuat para pelaku bisnis sudah mulai biasa dengan gejolak politik.
Sedangkan pandangan pesimistis menyatakan bahwa akumulasi kekecewaan publik pada kinerja pemerintah yang lamban dalam kebijakan ekonomi akan benar-benar membuat suhu politik memanas, dan akan mempengaruhi lingkungan dunia usaha di tahun 2008. Satu haI yang tidak disinggung dalam tulisan Didik tersebut adalah bahwa para pelaku politik khususnya yang sekarang sedang berkuasa akan tetap berusaha berkuasa kembali dengan memenangkan pemilu tahun 2009. Berbagai teori ekonomi politik dengan mudah menjelaskan hal itu.
Pertama,teori Pilihan Rasional James Buchanan yang menyatakan bahwa seseorang terjun ke dunia politik karena ia seorang rasional yang memperjuangkan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi tersebut tidak selalu bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya jika seorang anggota DPRD menyetir mobil melewati jalan yang rusak kemudian ia mengusulkan kepada walikota supaya jalan itu diperbaiki maka perbaikan jalan itu juga menguntungkan masyarakat umum.
Kedua, teori Rasionalitas Terbatas Herbert Simon. Teori ini menyatakan, kepentingan pribadi seorang politikus dalam perjuangan politiknya akan dibatasi oleh penilaian masyarakat akan kinerjanya. Kinerja yang dimaksud adalah apakah ia cukup memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya atau tidak.
Namun, yang penting kedua teori tersebut menjelaskan bahwa kepentingan pribadi para politikus yang sekarang berkuasa untuk memenangkan kembali Pemilu 2009 akan membuat arah kebijakan makro ekonomi 2008 menjadi tidak on the track. Yang dimaksud tidak on the track adalah kebijakan ekonomi akan memihak kepada rakyat (populis) dalam rangka menarik simpati masyarakat.
Tetapi kebijakan itu sifatnya instan dan keluar dari jalur perencanaan ekonomi jangka panjang. Akibatnya stabilitas ekonomi makro yang mulai terjaga bisa terganggu. Kebijakan struktural jangka panjang seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran juga bisa terganggu. Kalau hal itu terjadi maka kepastian bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi Indonesia yang mendasar iuga akan terganggu. Ini yang perlu diawasi dan diwaspadai di tahun 2008.

SELAYANG PANDANG MYANMAR

Nama lain dari Myanmar adalah Burma. Negara ini merupakan wajah baru dalam ASEAN. Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1948. Myanmar merupakan suatu negara yang berbentuk Republik dengan ibu kotanya Rangoon, yang merupakan kota besar yang terletak ujung selatan negara ini. Sejarah modern Burma bermula pada 1948 ketika negeri itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris sesudah lebih dari seabad dibawah pemerintah kolonial. Karena sebagian besar pemimpin gerakan kemerdekaan adalah para nasionalis dan sosialis yang teguh, maka sudah dapat diduga bahwa pemerintahan akan bermodel negara kesejahteraan yang demokratis dan berorientasi sosialis. Banyak ekonom pembangunan, para perencana PBB maupun dari kalangan akademis begitu juga para pengamat Burma berpandangan optimis akan potensi bagi kemajuan ekonomi di Burma mengingat berlimpahnya sumberdaya alamnya, presentasi masyarakat yang mampu baca tulis relative tinggi, tidak adnya tekanan jumlah penduduk, dan system kekastaan yang kaku, rasio lahan orang-orang yang menguntungkan dan relative tingginya status wanita dalam masyarakat.
Di kawasan dataran rendah banyak digunakan sebagai lahan pertanian. Pada masa lalu, Myanmar merupakan negara penghasil beras utama di wilayah Asia Tenggara, namun saat ini seiring dengan kemajuan pertanian di berbagai negara, Myanmar menempati urutan keenam sebagai negara penghasil beras di Asia Tenggara. Penduduk Myanmar merupakan keturunan dari ras Mongol, selebihnya adalah keturunan dari India dan Pakistan. Hampir 75% dari mereka bekerja di sektor pertanian dan banyak yang tinggal di desa. Penduduk Myanmar yang tinggal di kota pada umumnya mendiami tiga kota utama, yaitu Yangoon, Pagan, dan Mandalay. Kota-kota tersebut merupakan kota lama atau merupakan bekas kerajaan yang memiliki banyak sekali peninggalan sejarah. Dalam sejarahnya, pemerintahan Myanmar sering mengalami kudeta. Saat ini pemerintahan Myanmar dijalankan oleh pihak militer. Meski begitu, negara ini masih sering diterpa gelombang protes dari para aktivisnya.
Myanmar memiliki bentang alam yang bervariatif dari dataran rendah sampai pegunungan. Banyaknya sungai-sungai besar dan gunung api menyebabkan kondisi tanahnya sangat subur. Hal tersebut sangat menunjang bagi kegiatan agraris seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perdagangan di daerah ini dilaksanakan dengan baik terhadap dunia luar, termasuk Indonesia dimana barang-barang yang diimpor oleh Myanmar adalah kayu, sedangkan yang diekspor ke Indonesia ialah Beras. Impor barang-barang yang lain seperti mesin-mesin dan alat angkutan, barang logam, kertas, pupuk dan obat-obatan.

Kesatuan Myanmar
Myanmar merupakan Negara Kesatuan dengan nama resmi Union of Myanmar, yang terdiri dari 7 State (berdasarkan kelompok etnik minoritas) dan 7 Division (berdasarkan heterogenitas kelompok etnik yang hidup di daerah tersebut), dengan jumlah penduduk sekitar 54 juta. Pemerintahan Myanmar dikendalikan oleh junta militer dimana Dewan bentukan militer yaitu State Peace and Development Council (SPDC) terlihat dominan dalam upayanya menciptakan stabilitas politik dan keamanan, walaupun masih terdapat beberapa titik rawan yang apabila tidak ditangani dengan bijak akan berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan dan memicu timbulnya disintegrasi bangsa, antara lain; masalah Konstitusi, Aung San Suu Kyi dengan NLD-nya, masalah etnik minoritas dan insurjen bersenjata, serta adanya perebutan pengaruh dan kekuasaan antara kelompok garis keras dan kelompok moderat di tubuh Militer dan SPDC sendiri.
Sebagai negara yang dikendalikan oleh militer, Myanmar senantiasa menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat internasional dengan berbagai isu global, serta berbagai pelanggaran yang dituduhkan, antara lain; Hak Asasi Manusia (HAM), kerja paksa, demokrasi, dan perdagangan narkotika. Dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah berusaha melakukan kerjasama yang baik dengan lLO, Utusan Khusus PBB, Special Rapporteur PBB untuk Masalah HAM, dan ICRC.
Dalam rangka mencari penyelesaian konflik politik yang berkepanjangan, SPDC pada tanggal 25 Agustus 2003 melakukan suatu terobosan yang signifikan dengan mengangkat Jendral Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri dan Kepala Pemerintahan. Pengangkatan Jenderal Khin Nyunt yang dikenal sebagai konseptor "Road Map" dengan tujuh tahapan pembangunan politiknya, juga dimaksudkan untuk meredam tekanan masyarakat internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan sanksi ekonominya.
“Road Map” yang diperkenalkan oleh Jenderal Khin Nyunt tetap menolak hasil Pemilihan Umum tahun 1990 yang dimenangkan oleh NLD secara mutlak. Sebaliknya NLD masih tetap berpegang teguh pada hasil Pemilu 1990, dan pada tahun 1998 telah membentuk Committee Representative People's Parliament (CRPP/Komite Perwakilan Rakyat di Parlemen). Dalam sistem tata negara dengan dua kutub kekuatan dalam pemerintahan, yaitu: di satu pihak Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Jenderal Thein Sein, sementara di pihak lain Kepala Negara/Ketua SPDC dipegang oleh Senior Jenderal Than Shwe yang secara portofolio masih tetap memegang jabatan Menteri Pertahanan, mengindikasikan bahwa Senior Jenderal Than Shwe masih tetap memegang kendali kekuasaan di negeri ini.

EKONOMI BURMA (MYANMAR)
Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap kontrol harga resmi.
Sejak tahun 1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor.
Myanmar, negara bersumber haria tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah "Burmese Way to Socialism," tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberiakn pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan, dan kayu mentah.
Area lain, seperti pabrik dan servis, sedang berjuang dengan infrastruktur yang tidak layak, kebijakan impor/ekspor yang berubah-ubah, penurunan kesehatan, sistem pendidikan, dan korupsi. Krisi perbankan besar di 2003 mempengaruhi 20 bank swasta di Myanmar dan memperburuk perekonomian. Dejak Desember 2005, bank swasta terbesar beroperasi di bawah persyaratan ketat yang membatasi akses sector swasta ke kredit formal. Statistik resmi tidaklah akurat. Statistik yang diterbitkan mengenai perdagangan asing tidak terlalu diperhitungkan karena besarnya pasar gelap dan perdaganagn perbatasan yang tidak resmi – sering diperkirakan sebesar perekonomian resmi.
Perdagangan Myanmar dengan Thailand, Cina dan India terus meningkat. Walau pemerintah Myanmar hubungan ekonomi yang baik dengan negara tetangga, investasi lebih baik dan iklim bisnis dan siruasi politik yang lebih baik dibutuhkan untuk mempromosikan investasi asing, ekspor dan pariwisata.

KEBIJAKAN EKONOMI MYANMAR
Kebijakan Penanaman Modal Asing
Komisi penanaman modal asing diberi kekuasaan untuk member insentif investasi yang beragam macamnya, khususnya termasuk:
a.Pembebasan pajak untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak dimulainya operasi plus kemungkinan perpanjangannya.
b.Pembebasan pajak atas laba untuk dana yang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu satu tahun.
c.Kelonggaran depresiasi yang dipercepat untuk alat dan gedung-gedung
d.Keistimewaan pajak atau pendapatan ekspor
e.Pemberian izin bagi para majikan untuk membayar pajak penghasilan pribadi expatriate dan memasukkannya sebagai biaya operasi
f.Tarif pajak penghasilan pribadi yang sama untuk orang-orang yang bukan penduduk local dan penduduk local
g.Pemotongan untuk keperluan penelitian dan pengembangan
h.Kemampuan memindahkan kerugian untuk tiga tahun apabila kerugian masih terus diderita selama dua tahun pertama sesudah pembebasan pajak
i.Pembebasan bea masuk untuk mesin dan bahan yang diimpor selama periode konstruksi
Lebih jauh lagi, terdapat jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi dan memperbolehkan repatriasi laba. Undang-undang itu memberi prioritas pada proyek-proyek investasi yang memajukan ekspor, memanfaatkan sumber daya alam domestic, mentransfer teknologi tinggi, memperbesar kesempatan kerja, menghemat energy, atau membantu pembangunan ekonomi di propinsi-propinsi.
Kebijakan Perdagangan
Kegiatan perdagangan sudah sangat diliberalisasikan dengan maksud membuka perekonomian negeri terhadap pasar dunia. Baik koperasi maupun perusahaan swasta kini dizinkan bergerak dalam kegiatan perdagangan domestic maupun luar negeri, kecuali untuk perdagangan yang berhubungan dengan kayu jati, minyak bumi, gas alam dan batu bara.
Suatu langkah penting dalam rangka pembaruan kebijakan yang semula diterapkan adalah dalam kegiatan yang disebut “perdagangan tapal batas”. Selanjutnya dilakukan negosiasi dan beberapa rencana yang disiapkan pada November 1988 untuk membuka secara resmi perdagangan tapal batas dengan Cina pada tiga pintu perdagangan di Manhkam, Muse dan Kyohkok. Tujuannya adalah untuk mengurangi penyelundupan di perbatasan yang di masa silam merangsang tumbuhnya pasar gelap.
Pembangunan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah militer saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di segala bidang. Selama ini telah banyak dibangun infrastruktur ekonomi, seperti jembatan dan irigasi, rel kereta api, terminal kapal laut, pembangunan dan renovasi bandara serta jalan raya. Kualitas pertanian juga terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi pertanian agar dapat bersaing dengan hasil/produksi negara lain. Di samping meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi dimaksudkan juga untuk memperoleh legimitasi yang kuat dari rakyat Myanmar dan membentuk opini positif dari masyarakat internasional terhadap pemerintahan militer saat ini, bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi.
Perdagangan dengan luar negeri dilakukan dengan berbagai cara, namun pemerintah lebih suka melakukan perdagangan dengan cara barter dengan hasil pertanian karena terbatasnya "hard currency"  sebagai akibat sanksi ekonomi negara-negara barat dan badan-badan keuangan internasional. Dalam upaya memperkuat kondisi ekonomi dalam negeri akibat sanksi tersebut, Myanmar berupaya memperkuat kerja sama ekonominya dengan negara-negara ASEAN, China, India, Bangladesh, Jepang dan Korea Selatan. Hampir 50% perdagangan Myanmar dilakukan dengan negara anggota ASEAN, seperti; Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Meskipun negara-negara ASEAN merasa frustasi terhadap situasi politik dan masalah HAM di Myanmar, beberapa negara tetangga telah memperlihatkan minatnya untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber energi yang dimiliki Myanmar dengan menanamkan modal yang sangat besar. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, China, India, Korea Selatan dan Thailand. Petronas Malaysia telah melakukan eksplorasi minyak dan gas di laut lepas selatan Myanmar. Perusahaan minyak China dan Myanmar "China National Offshore Oil Corp (CNOOC) Myanmar Ltd.” telah menandatangani kontrak pengeboran minyak di sumur daratan Myanmar. Daewoo International telah menemukan cadangan gas alam 6.780 km2 di daratan Myanmar dimana perusahaan itu memiliki saham 60% dan Indian Oil & Natural Gas memiliki saham 20%. CNOOC Myanmar Ltd bersama dengan Singapore Golden Aaron Pte. dan China Huanqiu Contracting & Engineering Corp. telah mendapatkan kontrak eksplorasi minyak dan gas di tiga blok di laut Andaman, Myanmar. Sementara perusahaan Thailand PTT Exploration & Production telah mendapatkan contract sharing dengan Pemerintah Myanmar sejak tahun 2003.
Nilai ekspor Myanmar ke negara-negara lain selama periode 2005-2006 mencapai US$ 3.171,8 juta sedangkan impor mencapai US$ 1.857,4 juta. Produk-produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu, karet, batu permata dan gas. Sedangkan produk-produk impor antara lain produk baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia dan pupuk. Dari total perdagangan tersebut, nilai ekspor Myanmar ke Indonesia selama periode 2006-2007 mencapai US$ 104,50 juta, sedangkan nilai impor mencapai US$ 121,12 juta. Dengan demikian terjadi surplus perdagangan bagi Indonesia. 
Indonesia dapat berbagi pengalaman kepada Myanmar dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian dalam negerinya melalui reformasi ekonomi dan pelaksanaan paket-paket kebijakan fiskal dan moneter, terutama di bidang ekspor-impor dan praktek-praktek perdagangan. Meskipun keadaan ekonomi Myanmar dewasa ini masih penuh keterbatasan, namun hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara di masa mendatang mempunyai prospek yang menggembirakan. Hal ini mengingat bahwa Myanmar memiliki sumber alam yang melimpah dimana Indonesia dapat mengambil peranan dalam penanaman modal di berbagai sektor dan kerjasama perdagangan.
Perkembangan dalam sektor perdagangan makin membuka peluang bagi kemajuan bidang lain mengingat sektor seperti pertambangan, perbankan, telekomunikasi, energi, manufaktur, pertanian, perdagangan dan pariwisata, memang masih terbuka untuk penanaman modal. Indonesia dapat memanfaatkan dan meningkatkan volume perdagangan dengan Myanmar melalui cara barter karena hasil pertanian kedua negara pada umumnya homogen, sekaligus menghindarkan terjadinya persaingan terhadap hasil-hasil dan produk pertanian. Banyak perdagangan produk-produk makanan dan manufaktur selama ini diekspor ke Myanmar melalui negara ketiga, seperti Singapura dan Malaysia. Melalui kerjasama perdagangan dan pengaturan ekspor-impor kedua negara, diharapkan transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung dan volume perdagangan dapat ditingkatkan secara signifikan. 
Kebijakan Industri
Kebijakan pemerintah Myanmar saat ini adalah mempromosikan pengembangan industri agrobisnis melalui peningkatan produksi komoditi pertanian. Kementerian Pertanian Myanmar tengah menggalakkan berbagai industri di sektor ini seperti kapas, pestisida, karet, dan peralatan pertanian. Untuk itu, pemerintah Myanmar mengundang para investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada pengembangan produk-produk pertanian termasuk pembangunan pabrik.
Industri manufaktur di Myanmar telah memberikan kontribusi 9,2% dari total GDP. Saat ini 26% industri manufaktur di Myanmar dimiliki negara, 1% kerja sama dengan pihak asing dan 73% swasta. Dengan minimnya modal maupun kerja sama asing, pemerintah Myanmar mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan pabrik penggilingan padi, pemrosesan minyak goreng, kacang-kacangan, makanan dan minuman serta penggilingan gula. Di samping itu, industri-industri berorientasi ekspor  yang membutuhkan modal asing adalah industri agro-bisnis, kayu, kulit dan karet, tembaga, garmen, produk listrik dan alat-alat listrik, alas kaki, dan industri elektronik.
Myanmar kaya akan sumber daya tambang dan mineral serta kehutanan seperti tembaga, emas, timah, seng, perak, nikel dan kayu. Pemerintah Myanmar dewasa ini tengah berupaya mengundang para investor asing untuk bekerja sama dengan perusahaan domestik dalam rangka eksplorasi sumber-sumber daya tersebut.
Di bidang energi listrik, meskipun Myanmar memiliki potensi energi listrik tenaga air dengan kapasitas 100.000 megawatt, namun hanya 15-20% dari total penduduk yang baru menikmati listrik. Dengan kondisi ini, pemerintah Myanmar mengharapkan perusahaan-perusahaan asing bekerja sama di bidang pembangkit listrik tenaga air tidak hanya untuk memenuhi konsumsi domestik tapi juga untuk diekspor ke negara-negara tetangga.
Sektor lain yang memiliki prospek cerah di Myanmar adalah pariwisata. Myanmar merupakan salah satu negara kunjungan wisata  yang memiliki danau, sungai dengan hutan tropis, pantai dan pulau-pulau yang indah dengan hotel-hotel berskala internasional. Peluang usaha bagi para investor di sektor ini antara lain pembangunan ladang golf, resor-resor di pantai, perkampungan turis, taman hiburan dan pusat-pusat rekreasi.
Dari berbagai peluang pasar dan investasi yang ada di Myanmar, Indonesia dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional. Hubungan bilateral RI-Myanmar telah terjalin dengan baik sejak awal kemerdekaan Indonesia, dimana Myanmar telah banyak membantu dan memberikan berbagai fasilitas guna menegakkan kemerdekaan memerangi penjajah. Hubungan yang erat tersebut sayangnya belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Namun Indonesia telah membuktikan bahwa sifat khas dari jalinan persahabatan kedua negara tersebut sangat potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal dikemudian hari.

Kenaikan Inflasi karena Bencana
Pada tanggal 3 mei 2008, badai (cyclone) Nargis dengan kecepatan sekitar 150 mil per jam telah memporak-porandakan Myanmar, khususnya di wilayah Yangon Division, Hlegu Division, Ayyeryawaddy Division, Rakhine State dan Mon State. Kerusakan-kerusakan terjadi di berbagai tempat dan mengakibatkan kondisi kota Yangon rusak parah. Lumpuhnya sarana dan prasarana di kota Yangon mengakibatkan jalur trasportasi dan komunikasi di dalam kota terputus. Badai Nargis juga mengakibatkan banyak warga masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Pemulihan akibat kerusakan infrastruktur dan jalur komunikasi tersebut diperkirakan memakan waktu lebih dari satu bulan. Akibat badai, 25.000 penduduk Myanmar meninggal dunia, 40.000 orang dinyatakan hilang dan sekitar 500.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Mereka saat ini sangat membutuhkan bahan-bahan makanan, bahan bakar dan air bersih .
Dalam satu minggu pasca bencana tingkat inflasi di Myanmar merayap naik setiap harinya dengan angka terendah 22 % dan tertinggi 344% . Disamping itu, gagalnya panen akibat badai, belum siapnya pemerintah mengatasi bencana dan mahalnya harga minyak dunia merupakan faktor-faktor lain yang memicu kenaikan harga bahan-bahan pokok tersebut. Apabila dalam beberapa hari mendalang situasi belum pulih dan mengakibatkan bahan-bahan pokok di Yangon mengalami kelangkaan.

Beberapa fakta menarik tentang Burma:
1.Burma adalah negara yang memiliki kandungan gas alam terbesar ke-sepuluh di dunia.
2.Burma adalah penghasil batu giok dan batu delima sekualitas permata.
3.Sumber daya alamnya sangat kaya meliputi minyak bumi, timah, zink, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gamping, dan marmer.
4.Burma memiliki hutan yang luas
5.Garis pantai di Burma hampir 2.000 Km
6.Etos kerja yang dimiliki warga Burma
7.Bahasa Inggris dipergunakan secara luas
8.Burma terletak di jalur-jalur pelayaran

Gambaran Umum Negara Madagaskar

Semasa pemerintahan diktator Didier Ratsiraka, Madagascar merupakan salah satu negara dengan ekonomi sossialis dan menjalankan politik luar negeri yang berbeda dengan teman-temannya di Afrika darat. Presiden Ratsiraka selama tahun 1978-1991 menjalin banyak hubungan dekat dengan negara-negara sosialis komunis seperti Kuba, Libya, Iran dan Korea Utara.
Madagaskar adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang yang ditentukan oleh PBB. GDP perkapita tahun 2003 mencapai 339 dolar AS. Populasi penduduk miskin menduduki 75% total penduduknya. Ekonominya mengutamakan pertanian. 2/3 lebih sawah di seluruh negara ditanami beras. Tanaman bahan pangan lainnya adalah ubi dan jagung. Volume hasil herbalnya menduduki nomor satu seluruh dunia. Pertambangan Madagaskar sangat kaya raya. Areal hutan mencapai 123 ribu kilometer persegi, menduduki 21% areal total negara tersebut.
Pemerintah Republik Madagaskar mengubah kebijakan dan orientasi kerja sama luar negeri ke negera di belahan timur. Negara bekas jajahan Prancis itu melihat peluang bisnis dan perdagangan yang menjanjikan di kawasan timur dunia, setelah berpuluh-puluh tahun berkiblat ke barat. Pemerintah negara pulau besar di pantai timur Afrika itu pun melihat Indonesia sebagai potensi pasar yang cukup besar. Indonesia tidak hanya punya potensi pasar untuk produk pertanian dan perkebunan Madagaskar, tetapi juga potensi di bidang jasa dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset budaya negara tersebut.
Secara kebetulan pemerintah RI melakukan ekspedisi kapal Borobodur, dengan salah satu rute Madagaskar. Begitu kapal hasil inspirasi dari salah satu pahatan perahu bercadik di Candi Borobudur-yang konon mengarungi Samudera Hindia pada abad ke-8-mendarat di Pelabuhan Mahajangga, masyarakat setempat menyambut sangat antusias.
Pemerintah Madagaskar juga menjajaki penerbangan rute langsung ke Bangkok. Rute langsung Asia itu akan memanfaatkan negara pulau di Samudera Hindia, seperti Seychelles dan Maladewa sebagai bandara singgah. "Rute langsung Asia ini akan lebih mendekatkan Madagaskar dengan negara-negara di kawasan timur daripada harus terbang dulu ke Paris atau Frankfurt sebelum ke Asia."
Kondisi alam dan jalan-jalan di Madagaskar umumnya terjal dan berbukit. Dataran negara pulau ini memang dipenuhi bukit-bukit batu. Dengan kondisi alam seperti itu diperlukan ban kendaraan yang kuat namun harganya sesuai dengan kocek masyarakat. Ban kendaraan bermotor buatan Indonesia seperti Good Year, Intirub dan Bridgestoon telah lama megantarkan penduduk Madagaskar menjelajahi bukit-bukit berbatu itu. Dari segi harga, ban Indonesia dapat bersaing dibandingkan ban impor lainnya. Selain itu, aksesories mobil buatan Indonesia seperti velk racing, radio tape, TV, DVD juga telah lama ikut berlaga dalam persaingan dengan lawan utama produk China.
Produk Indonesia lainnya yang banyak beredar di pasar Madagaskar adalah tas dan sepatu wanita dari Cibaduyut. Produk ini sangat diminati karena kualitas yang prima dan harga bersaing. Konon tas dan sepatu dari Indonesia selalu habis terjual dan kedatangan pasokan memerlukan waktu cukup lama. Peluang ini nampaknya dapat lebih diperhatikan untuk digarap oleh dunia usaha Indonesia. Produk serupa dari China juga membanjiri pasar Madagaskar namun kualitasnya relatif lebih rendah.
Sektor Ekonomi
Pertanian atau sektor primer kegiatan ekonomi memberikan kontribusi hampir 27% terhadap PDB. Kopi, kakao, vanili, tebu, cengkeh dan kacang tanah adalah tanaman utama yang tumbuh di Madagaskar. Beras, tapioka, pisang, dan kacang-kacangan adalah tanaman pangan penting pulau ini. Pulau Samudra Hindia ini dengan garis pantai sekitar 4.830 km memiliki luas peluang perikanan dan pariwisata. Perikanan dan produk-produk peternakan merupakan kegiatan penting yang berbasis pertanian.
Penyamakan kulit, makanan laut dan pengolahan daging, gula manufaktur, dan pembuatan bir adalah industri dominan. Industri di sektor manufaktur termasuk kaca, tekstil, kertas, semen, minyak bumi, dan perakitan mobil. Sektor industri menyumbang hampir 16% dari PDB.
Sektor jasa, memberikan kontribusi lebih dari 57% terhadap PDB, termasuk pariwisata sebagai komponen utama. Kegiatan lain termasuk transportasi, telekomunikasi, real estate, dan perbankan.
Kopi, gula, vanili, kain katun, produk-produk minyak bumi, kromit, dan kerang adalah ekspor utama Madagaskar. Produk makanan, minyak bumi, barang modal, dan barang-barang konsumsi merupakan yang dominan impor. Perancis, Jerman, Inggris, Italia, Afrika Selatan, Mauritius, Cina, dan Hong Kong adalah negara perdagangan utama Madagaskar.
Indikator Ekonomi
Rencana pembangunan yang 1982-1984, lebih sederhana daripada sebelumnya karena sumber daya yang terbatas, menyerukan pergeseran investasi sosial (terutama pendidikan dan kesehatan) untuk pertanian, industri, dan infrastruktur. Pada rencana 1984-1987 pengeluaran terutama berpusat pada perbaikan transportasi dan pembangunan pertanian. Rencana 1986-90, yang digantikan dengan rencana 1984-87, mempunyai 30% dari anggaran yang berasal dari sumber-sumber swasta dan 40% dari sumber-sumber asing. Sosialisasi rencana tersebut menghasilkan sumberk investasi dari 47% di sektor pertanian dalam upaya berkesinambungan untuk mencapai swasembada pangan dan diversifikasi tanaman.
Pemogokan Antigovernment, korupsi, dan kurangnya komitmen telah membatasi kemajuan dalam reformasi sejak awal 1990-an. Pada bulan Maret 1997, penyesuaian struktural kredit Bank Dunia sebesar $ 70 juta telah disetujui; pada bulan Juli 1999, $ 100 juta kredit, dan $ 40 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF). Tingkat pertumbuhan PDB meningkat dengan cepat sejak kredit tersebut dialokasikan ke Madagaskar. Namun, utang eksternal tetap di $ 4 milyar di seluruh dekade. Salah satu pertanda baik, adalah bahwa tingkat inflasi dipotong dari 45% pada tahun 1993 menjadi 6,2% pada tahun 1998.
Pada tahun 2000, Madagaskar disetujui untuk $ 1,5 miliar dalam bantuan layanan utang di bawah IMF / Bank Dunia Negara-negara miskin yang berutang (HIPC) inisiatif. Pada tahun 2001, itu dinegosiasikan US $ 111.3 juta untuk tiga tahun Penanggulangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Facility (PRGF) Penataan dengan IMF. The PRGF itu akan berakhir pada bulan November 2004. Juga pada tahun 2001, Paris Club menyetujui penghapusan utang sebesar $ 161 juta, dan Bank Pembangunan Afrika (AfDB) menyetujui pembatalan utang sebesar $ 71.46 juta dan diberikan kredit tambahan sebesar $ 20 juta untuk memerangi HIV / AIDS dan kemiskinan. Investasi asing langsung di zona pemrosesan ekspor Madagaskar negara memperkuat neraca pembayaran dari 1997-2001, tingkat pertumbuhan PDB riil rata-rata 4.75%, dan inflasi terbatas. Pemerintah memulai agenda reformasi dan peraturan perusahaan publik pada tahun 2002. Kemiskinan, bagaimanapun, tetap menjadi kendala pada pertumbuhan dan perkembangan.

Pertumbuhan Ekonomi Madagaskar

Beberapa tahun terakhir, negara telah meluncurkan program yang spesifik dalam berbagai bidang dan telah melakukan tambahan sumber daya yang diperoleh dari bantuan untuk layanan utang di sektor social penting (kesehatan, pendidikan, keadilan, penduduk dan perlindungan sosial). Situasi selama tiga tahun terakhir telah dicirikan sebagai berikut:
• Sebuah peningkatan kinerja secara keseluruhan dengan pertumbuhan rata-rata 5,0%, meningkat dari 4,6% pada tahun 2005 menjadi 6,2% pada tahun 2007;
• Peningkatan investasi swasta diperkirakan mencapai 12,3% dari PDB pada tahun 2005 dan pada 28,3% pada tahun 2007, yang dipupuk peningkatan PDB riil per kapita;
• penurunan yang signifikan pada tingkat inflasi, dari 11.5% di 2.005-10,8% pada tahun 2006 dan 8,2% pada tahun 2007 (akhir periode);
• perbaikan lingkungan ekonomi secara keseluruhan sebagaimana tercermin dalam tren dalam persepsi korupsi indeks yang meningkat dari 1,7 pada tahun 2002 menjadi 2,8 pada 2005 dan menjadi 3,2 pada tahun 2007 (Transparency International);
• Peningkatan aliran signifikan langsung investasi asing diamati pada tahun 2006 dan 2006, masing-masing sebesar 150.5 million SDR dan 652.1 million SDR meskipun banyak kendala yang dirasakan oleh beberapa sektor.

Kebijakan Fiskal
1. Pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan MGA 30 miliar keluar dari
cadangan anggaran MGA 45 miliar yang disetujui dalam anggaran 2008 ke biaya rekonstruksi
2. Revisi Kinerja penerimaan pajak yang baik pada 2007, ke atas impor, dan
melanjutkan pelaksanaan reformasi administrasi pajak dan pabean untuk meningkatkan target penerimaan pajak (sekitar 0,3 persen dari PDB) dibandingkan dengan mengumumkan anggaran tahun 2008, meskipun pembebasan PPN sementara pada beras dan Pembebasan PPN pada bahan bakar pencahayaan untuk mengurangi minyak dan kejutan harga pangan bagi golongan termiskin.
3. Dalam kaitannya dengan perkembangan ini, pemerintah akan mengusulkan langkah-langkah berikut dalam anggaran tambahan untuk diperkenalkan kepada parlemen:
- ditargetkan langkah-langkah untuk kejutan harga makanan alleaviate bagi golongan termiskin (anggaran Biaya: MGA 40 miliar, atau 0,2 persen dari PDB): countercydical produksi beras (MGA 15 miliar); subsidi angkutan perkotaan (MGA 10 miliar); tunai untuk bekerja (MGA 5 miliar), dan program gizi sekolah dalam lingkungan miskin (MGA 10 miliar)
- peningkatan kredit anggaran pengeluaran, untuk membayar
tagihan departemen listrik terlambat dan menghadapi kenaikan
harga minyak (biaya anggaran, masing-masing, MGA 32 miliar dan 3,6 miliar, atau sekitar 0,2 persen dari PDB);
- peningkatan belanja modal dalam negeri dibiayai (MGA 51.5 miliar, atau
0,3 persen dari PDB), terutama di sektor pertanian dan energi, serta dalam
infrastruktur, termasuk PPN pada belanja modal yang dibiayai secara eksternal;
- peningkatan payement akumulasi tunggakan ke perusahaan telekomunikasi
(TELMA) sebelum 1 Juli 2006 (anggaran biaya: MGA 38.5 miliar atau 0,2 persen
dari PDB), dan
Ini adalah prioritas pemerintah untuk menghindari penumpukan tunggakan baru dan untuk melunasi tunggakan akumulasi oleh Negara sebelum memulai program. Untuk tujuan ini, pemerintah akan memberikan prioritas dalam alokasi anggaran tahun 2008 undang-undang untuk membayar PPN jatuh tempo pada belanja modal yang dibiayai secara eksternal, dan untuk membayar pengeluaran ini dalam waktu 60 hari dari tanggal di mana dokumen-dokumen yang dibutuhkan diterima. Departemen Keuangan dan Anggaran akan memantau pelaksanaan pembayaran tersebut melalui rekaman operator 'tagihan pada situs web. Selain itu, sebagai pelaksanaannya pemerintah akan mencakup MGA 38 miliar dari alokasi tambahan di
hukum anggaran tambahan untuk melunasi tunggakan yang terkumpul sebelum memulai program.

Sejarah perkembangan sektor keuangan di Indonesia

Krisis keuangan di Asia yang terjadi pada dasarnya bersumber dari kelemahan kualitas sistem keuangan di Asia. Reformasi keuangan yang terjadi pada awal tahun 1980an ternyata hanya memberikan peningkatan kuantitas lembaga-lembaga keuangan dan kuantitas aliran modal yang masuk (capital inflow) ke suatu negara. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, khususnya dikaitkan dengan liberalisasi perbankan yang berawal pada tahun 1988 yang merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya sistem keuangan, khususnya perbankan. Terjadinya gejolak di pasar uang, pasar valas dan pasar modal serta meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dapat mengakibatkan semakin memburuknya adverse selection dan moral hazard yang pada gilirannya mengakibatkan runtuhnya kestabilan sektor keuangan.
Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada tahun 1997 semakin menyadarkan akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Disamping itu biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut sangat besar. Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir paska krisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan semakin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi yang membahas stabilitas keuangan. Semakin banyak juga bank-bank sentral maupun organisasi keuangan internasional yang secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk memonitor dan menilai kondisi keuangan negara masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu laporan stabilitas keuangan. Sementara organisasi internasional juga melakukan hal yang sama untuk konteks stabilitas skala regional maupun internasional.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.